Kebijakan Kontroversial Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat
Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Februari 2025, Dedi Mulyadi langsung mencuri perhatian dengan berbagai gebrakan kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga memicu pro dan kontra di berbagai lapisan masyarakat.
Program “Ibu Asuh” Wajib untuk ASN
Salah satu kebijakan utama Dedi Mulyadi adalah program "Ibu Asuh", yang mewajibkan setiap ASN di Jawa Barat mengangkat seorang lansia sebagai ibu asuh. Tujuan dari program ini adalah untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap orang tua yang terlantar sekaligus menciptakan nilai kemanusiaan di lingkungan pemerintahan.
Meskipun memiliki nilai sosial yang tinggi, kebijakan ini juga menuai kritik. Banyak ASN mengeluhkan beban tambahan secara moral dan finansial. Masyarakat pun mempertanyakan apakah tugas kemanusiaan ini seharusnya menjadi kewajiban individu atau tanggung jawab negara.
Larangan Study Tour dan Wisuda Berbayar
Untuk meringankan beban orang tua siswa, Dedi Mulyadi melarang kegiatan study tour dan wisuda yang bersifat komersial. Menurutnya, acara-acara ini telah bergeser dari tujuan pendidikan ke arah gaya hidup konsumtif yang membebani.
Kebijakan ini disambut baik oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah, namun di sisi lain juga menuai protes dari siswa dan sekolah yang merasa kehilangan momen perpisahan yang bermakna.
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Dedi Mulyadi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dalam program ini, denda pajak dihapuskan, sehingga masyarakat hanya membayar pokok pajak saja.
Hasilnya sangat positif: lebih dari 50.000 kendaraan tercatat melakukan pembayaran pada hari pertama kebijakan ini diberlakukan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mendorong masyarakat untuk lebih taat membayar pajak.
Pengurangan Dana Hibah Lembaga Keagamaan
Dedi Mulyadi juga mengurangi bantuan untuk lembaga keagamaan dari Rp153 miliar menjadi sekitar Rp9 miliar. Menurutnya, pengalokasian anggaran harus lebih efisien dan fokus pada pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.
Namun, kebijakan ini mengundang kritik dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama dan DPRD Jawa Barat, yang merasa bahwa pengurangan dana hibah akan berdampak pada kegiatan sosial dan pendidikan keagamaan.
Penertiban Premanisme dan Pungli
Dalam salah satu pidatonya, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya memberantas premanisme dan pungutan liar (pungli) yang meresahkan masyarakat. Ia menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan demi keamanan dan kenyamanan warga Jawa Barat.
Peningkatan Layanan Kesehatan
Dedi juga memprioritaskan sektor kesehatan melalui pembangunan rumah sakit baru, penambahan Puskesmas Pembantu, serta pengadaan 200 unit ambulans. Ini merupakan bagian dari komitmen beliau dalam memastikan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
Penutup
Gebrakan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat menghadirkan berbagai kebijakan yang inovatif dan tak jarang kontroversial. Dengan pendekatan yang unik dan terkadang out-of-the-box, ia menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan demi kemajuan daerahnya.
Meskipun belum semua kebijakan mendapat sambutan positif, namun semangat reformasi birokrasi dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi benang merah dari setiap langkah Dedi Mulyadi.